HonestNews – Beberapa hari ini media sosial dipenuhi dengan pemberitaan aksi mahasiswa dan masyarakat di Indonesia.
Aksi ini dilakukan karena kebijakan Pemerintah bersama DPR yang kontroversial. Antara kebutuhan dan keinginan tidak sepadan.
Pemerintah terus mendengungkan efisiensi, tetapi disisi yang lain Pemerintah malah memanjakan DPR dengan tunjangan.
Ditambah lagi aksi joget-jogetan di ruang sidang tahunan MPR dan gaya komunikasi yang kasar dari oknum anggota DPR saat wawancara.
Serangkain ini lah yang membuat publik marah, melawan dengan demonstrasi. Terjadi benturan di lapangan antara pendemo dan aparat kepolisian, bahkan sampai merenggut nyawa dari seorang ojol, Affan Kurniawan.
Publik semakin marah sejadi-jadinya, di Makassar kantor DPRD dibakar massa, begitu juga di Solo.
Beberapa kota di Indonesia juga melakukan aksi yang sama menuntut agar tunjangan DPR di hapus, bahkan sampai berharap agar Lembaga DPR di bubarkan.
Mahmud MD mengatakan dalam wawancaranya :
“Yang salah adalah pejabat-pejabat korup yang memainkan politik dan ekonomi yang serakah, itu biang utamanya. Jangan benturkan aparat lapangan dengan rakyat yang menuntut dan menggunakan hak konstitusionalnya.”
Masyarakat yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi tidak boleh diperlakukan represif. Aksi massa merupakan wujud penggunaan hak konstitusional dalam penegakan keadilan.
Pemberian tunjangan yang berlebihan kepada DPR di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang lagi susah adalah bentuk pengkhianatan.
Misalnya mengganti rumah dinas DPR dengan tunjangan tunai yang cukup besar Rp 50 juta per bulan, jika satu periode potensi total mencapai triliunan rupiah.
Anggota DPR yang menjadi perwakilan dan tumpuan harapan rakyat. Diam-diam malah merampok rakyat lewat kebijakan.
Rakyat di bawah harus menghadapi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kesusahan lapangan kerja, dan kanaikan bahan pokok, mereka di atas malah berpesta.
Menurut Thomas R. Dye Kebijakan publik adalah “Whatever governments choose to do or not to do,” yaitu segala sesuatu yang diputuskan atau tidak diputuskan oleh Pemerintah.”
Dengan kata lain, diamnya Pemerintah pun adalah sebuah kebijakan karena keputusan untuk tidak bertindak tetap membawa konsekuensi bagi masyarakat.
Mereka harusnya tidak pongah, merasa kuat, dan tak terjangkau. Mereka salah, mereka lupa siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi di Negeri ini. Rakyat jika sudah marah dan muak itu alarm pagi pejabat di Republik ini.
Pemerintah bersama DPR perlu hadir secara langsung di tengah massa aksi untuk memberikan penjelasan yang jelas dan transparan. Bukan malah menghindari demonstrasi, kita tidak ingin lagi ada korban jiwa selanjutnya. Semuanya harus mau mengevaluasi diri demi kemajuan bersama.
Penulis : Suaeb
