Oleh Martain, Dosen Fisipol Unikarta
HonestNews.id – Dalam setiap proses pembangunan, selalu ada cerita yang berulang: ketika kebijakan baru diumumkan, sebagian orang bereaksi keras dengan menolak, mencibir, bahkan mencemooh. Namun ironisnya, ketika hasilnya telah berdiri megah dan manfaatnya mulai dirasakan, kelompok yang sama justru menjadi yang paling antusias menikmati. Mereka berfoto, membuat konten, bahkan ikut memuji. Fenomena ini seakan menjadi potret klasik hubungan antara publik dan kebijakan, dimana menolak di awal, menikmati di akhir.
Antara Ketidakpercayaan dan Kurangnya Literasi Kebijakan
Reaksi penolakan publik terhadap kebijakan pembangunan sering kali bukan semata karena kebijakan itu buruk, tetapi karena minimnya informasi dan rendahnya literasi kebijakan publik. Masyarakat tidak selalu memahami proses panjang dibalik pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, studi kelayakan, hingga pertimbangan sosial-ekonomi yang melatarbelakanginya. Akibatnya, kebijakan yang belum terlihat hasilnya dianggap sia-sia atau politis semata.
Dalam teori kebijakan publik, proses formulasi dan implementasi kebijakan kerap menghadapi public resistance (penolakan masyarakat), terutama ketika manfaatnya bersifat jangka panjang. Padahal, kebijakan publik yang visioner sering menuntut kesabaran dan keberanian politik untuk mengambil keputusan yang tidak populer. Pemimpin yang fokus pada hasil jangka panjang biasanya sadar bahwa legitimasi sejati lahir bukan dari tepuk tangan sesaat, tetapi dari bukti nyata yang dirasakan masyarakat.
Antara Kritik dan Opportunisme Sosial
Menariknya, setelah kebijakan itu berhasil dan membawa perubahan nyata, sebagian pihak yang dulu paling keras menolak justru ikut merayakan. Mereka menjadi bagian dari “panggung hasil,” walau dulu menolak prosesnya. Fenomena ini bisa dijelaskan melalui teori opportunisme sosial bahwa perilaku masyarakat yang cepat menyesuaikan diri dengan situasi yang dianggap menguntungkan citra diri.
Di sisi psikologis, ada pula konsep cognitive dissonance, yakni ketegangan antara keyakinan lama dan kenyataan baru. Untuk menghindari rasa bersalah atau malu, orang kemudian mengubah sikapnya yakni dari menolak menjadi menerima, tanpa mengakui perubahan itu secara terbuka.
Kepemimpinan yang Konsisten dalam Arus Penolakan
Dari sudut pandang kebijakan publik, pelajaran terpenting dari fenomena ini adalah pentingnya konsistensi kepemimpinan. Pemimpin yang visioner tidak mudah goyah oleh kritik sesaat. Ia tahu, pembangunan yang baik sering kali menimbulkan ketidaknyamanan di awal, namun melahirkan manfaat besar di kemudian hari.
Maka tugas utama pemimpin bukan hanya mengeksekusi kebijakan, tetapi juga membangun komunikasi publik yang efektif yaitu menjelaskan tujuan, manfaat, dan proses kebijakan agar masyarakat tidak terjebak pada persepsi keliru. Keterbukaan informasi adalah jembatan yang dapat menekan resistensi dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pembangunan.
Belajar Menghargai Proses
Pada akhirnya, fenomena “dulu menolak, kini menikmati” seharusnya menjadi refleksi bersama. Masyarakat perlu belajar menghargai proses kebijakan, bukan hanya menilai dari hasil akhirnya. Karena setiap proyek, setiap perubahan, dan setiap keputusan publik selalu lahir dari dinamika panjang yang melibatkan perencanaan, analisis, dan keberanian mengambil risiko.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti menjadi penonton yang hanya muncul di akhir pertandingan. Mari ikut memahami, mengawal, dan memberi masukan sejak awal. Sebab, kebijakan publik sejatinya bukan milik pemerintah semata, tetapi milik kita semua.
