Oleh Martain, Dosen Fisipol Unikarta
HonestNews.id – Banjir dan tanah longsor belakangan ini seperti jadi “tamu tak diundang” di berbagai daerah. Datangnya tiba-tiba, pulangnya lama. Kutai Kartanegara (Kukar) sendiri bukan tempat yang asing dengan persoalan ini. Di beberapa kecamatan, banjir masih rutin mampir, sementara beberapa wilayah bukit mulai rawan longsor. Kadang hujan semalam saja sudah cukup bikin banyak orang was-was.
Padahal, kalau kita mau jujur, alam sebenarnya sudah memberi tanda jauh-jauh hari. Sungai yang makin dangkal, bukit yang gundul, sampai kebiasaan membuang sampah sembarangan, semuanya pelan-pelan memperbesar peluang bencana datang. Jadi, persoalannya bukan sekadar “hujan besar”, tetapi juga “kita kurang menjaga”.
Menariknya, di saat banyak wilayah kewalahan dengan banjir dan longsor, ada beberapa desa di Indonesia yang justru adem ayem saja. Bukan karena mereka kebetulan aman, tapi karena mereka punya aturan lokal yang bikin alam tetap terjaga.
Ada desa di Pangandaran yang mewajibkan pasangan yang mau menikah untuk menanam pohon. Jadi sebelum sah jadi suami-istri, harus sah dulu jadi penanam pohon. Ada juga desa adat seperti Baduy, Toraja, atau beberapa kampung di Kalimantan yang benar-benar menjaga hutan mereka. Tidak asal tebang, tidak asal buka lahan. Ada aturan, ada sanksi adat, dan ada kesepakatan bersama.
Hasilnya? Lingkungan tetap kuat, banjir berkurang, tanah stabil. Alam mereka baik-baik saja karena mereka memperlakukannya dengan baik.
Nah, dari sini sebenarnya Kukar bisa belajar banyak. Kukar punya hutan, punya sungai besar, punya wilayah perbukitan, dan punya desa-desa yang budaya gotong royongnya masih kuat. Tapi tekanan pembukaan lahan, tambang yang dekat permukiman, serta kebiasaan-kebiasaan kecil yang salah kalau tidak dikendalikan, perlahan membuat lingkungan kita makin rapuh.
Karena itu, ini saatnya semua pihak di Kukar bergerak, tentu dengan cara yang tidak ribet dan bisa dilakukan oleh semua orang.
Pertama, desa-desa di Kukar bisa mulai membuat aturan ramah lingkungan. Tidak harus yang berat. Misalnya larangan menebang pohon di sekitar mata air, kewajiban menanam pohon bagi penduduk baru, atau kesepakatan tidak membuka lahan di lereng curam. Aturan desa yang lahir dari kesepakatan warga biasanya lebih dihormati daripada sekadar imbauan dari atas.
Kedua, pemerintah daerah bisa memberi dukungan jelas. Misalnya memberi insentif kepada desa yang berhasil menjaga tutupan lahan, entah dalam bentuk program, anggaran, atau bantuan teknis. Desa yang menjaga lingkungan semestinya mendapat penghargaan setimpal.
Ketiga, sektor swasta juga punya peran penting. Kita tahu banyak area Kukar yang terdampak aktivitas perusahaan besar. Jadi, wajar kalau perusahaan juga ikut ambil bagian dalam menanam pohon, memperbaiki area kritis, atau mendukung konservasi desa. Bukan sekedar formalitas, tapi kontribusi nyata.
Keempat, masyarakat juga punya peran terbesar. Tidak perlu menunggu program besar dulu. Mengurangi sampah, tidak menutup drainase, menanam pohon di halaman rumah, tidak membangun rumah di pinggir Sungai, hal-hal sederhana seperti ini kalau dilakukan ramai-ramai bisa memberi dampak besar.
Alam itu seperti teman baik: kalau kita jaga, dia juga menjaga kita. Tapi kalau sering diabaikan, ya wajar kalau suatu saat dia “marah”. Kutai Kartanegara punya kesempatan besar untuk memperbaiki hubungan ini sebelum terlambat.
Belajar dari desa-desa penjaga alam di berbagai daerah, kita paham bahwa kunci sebenarnya ada di komitmen bersama. Tidak perlu terlalu rumit. Yang penting ada niat, ada aturan yang disepakati, dan ada tindakan nyata.
Kalau semua pihak bergerak: warga, desa, pemerintah, dan Perusahaan, maka Kukar bisa menjadi daerah yang bukan hanya kaya sumber daya, tapi juga kuat menghadapi bencana. Hujan tidak lagi jadi ancaman, sungai kembali ramah, dan bukit tetap kokoh.
Akhirnya, menjaga alam bukan tugas segelintir orang. Ini tugas kita bersama. Karena kalau bukan kita yang peduli pada rumah sendiri, siapa lagi?
