Oleh Martain, Dosen Fisipol Unikarta
HonestNews.id – Selama bertahun-tahun, perempuan di berbagai daerah Indonesia, termasuk Kutai Kartanegara (Kukar), telah menunjukkan peran penting dalam roda pembangunan. Mereka bukan sekadar pelengkap, melainkan penggerak ekonomi keluarga, penjaga ketahanan sosial, dan pengelola sumber daya di tingkat akar rumput. Namun, ketika berbicara tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan, posisi perempuan masih belum proporsional.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki payung hukum kuat dalam mendorong kesetaraan gender, seperti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Regulasi ini menegaskan komitmen daerah untuk memastikan pembangunan yang inklusif, di mana perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama. Tetapi pertanyaannya: apakah partisipasi perempuan dalam pembangunan telah berkembang menjadi kepemimpinan yang bermakna?
Fakta di lapangan menunjukkan, perempuan memang semakin aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan desa, mulai dari kelompok tani, UMKM, hingga lembaga kemasyarakatan. Namun, kehadiran mereka sering kali masih di level pelaksana, bukan pengambil keputusan. Banyak perempuan yang aktif mengelola kegiatan sosial dan ekonomi, tetapi belum memiliki ruang yang sama untuk menentukan arah kebijakan.
Ada beberapa faktor yang menjelaskan hal ini. Pertama, budaya patriarki masih kuat di sebagian masyarakat. Perempuan sering dihadapkan pada stereotip bahwa urusan publik bukanlah wilayahnya. Kedua, minimnya dukungan struktural, seperti pelatihan kepemimpinan, akses modal, dan pendampingan kelembagaan, membuat banyak perempuan berhenti di level partisipasi tanpa mampu melangkah ke kepemimpinan.
Selain itu, representasi perempuan di lembaga politik dan pemerintahan daerah juga masih terbatas. Padahal, kehadiran perempuan di posisi strategis penting untuk membawa perspektif baru dalam perencanaan pembangunan. Isu seperti kesehatan ibu dan anak, pendidikan perempuan, perlindungan sosial, dan ekonomi kreatif sering kali lebih mendapat perhatian ketika perempuan ikut menentukan arah kebijakan.
Kukar sebenarnya memiliki banyak potensi untuk memperkuat kepemimpinan perempuan. Di tingkat desa, sejumlah tokoh perempuan telah membuktikan diri sebagai penggerak perubahan. Misalnya, pemimpin kelompok usaha mikro, kader kesehatan, atau tokoh masyarakat yang menjadi inspirasi bagi lingkungannya. Pemerintah daerah perlu menangkap momentum ini dengan menyediakan ruang pengkaderan dan mentoring kepemimpinan perempuan secara berkelanjutan.
Penting juga untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan daerah menerapkan analisis gender dalam perencanaan dan evaluasinya. Program ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan hidup harus mengukur seberapa besar manfaat yang diterima perempuan dan apakah mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Selain pemerintah, perguruan tinggi dan media lokal memiliki peran strategis dalam memperkuat suara perempuan. Kampus dapat menjadi pusat pengembangan kapasitas dan penelitian tentang kepemimpinan perempuan, sementara media bisa menjadi saluran untuk menonjolkan figur-figur inspiratif agar menjadi teladan bagi generasi muda.
Kesetaraan gender sejatinya bukan sekadar soal keadilan, tetapi tentang efektivitas pembangunan. Daerah yang mampu mengoptimalkan potensi perempuan terbukti lebih tangguh dan adaptif menghadapi tantangan sosial maupun ekonomi.
Perjalanan perempuan dari partisipasi menuju kepemimpinan memang panjang dan penuh rintangan. Namun, dengan dukungan regulasi yang kuat, kemauan politik yang jelas, dan ruang yang terbuka untuk perempuan berperan lebih luas, jalan itu bisa menjadi lebih terang.
Kini saatnya Kutai Kartanegara tidak hanya menghitung berapa banyak perempuan yang terlibat dalam program pembangunan, tetapi juga seberapa besar pengaruh mereka dalam menentukan arah masa depan daerah. Karena sesungguhnya, pembangunan yang berkelanjutan hanya akan terwujud ketika perempuan tidak sekadar ikut serta tetapi memimpin perubahan.
